Ngarti.com – Fenomena jual beli kendaraan bekas dengan status SS STNK Matel On semakin sering ditemui di berbagai platform online.
Kendaraan dengan status ini biasanya ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dibanding pasaran normal.
Namun, di balik harga yang terlihat menggiurkan, terdapat risiko hukum dan sosial yang sangat tinggi bagi pembeli.
Istilah SS STNK Matel On kerap menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang belum memahami mekanismenya.
SS merupakan singkatan dari “surat-surat”, yang dalam konteks ini berarti kendaraan hanya dilengkapi dengan STNK saja.
Sementara itu, kata “Matel” merujuk pada mata elang, istilah populer bagi kelompok penagih utang dari leasing atau bank.
Sedangkan keterangan “On” menunjukkan bahwa kendaraan tersebut masih berstatus kredit dan sedang dalam pengawasan debt collector.
Dengan kondisi ini, kendaraan yang dijual tidak memiliki BPKB karena masih ditahan oleh pihak pembiayaan.
BPKB baru akan keluar apabila cicilan telah dilunasi sepenuhnya sesuai kontrak kredit.
Hal inilah yang membuat harga kendaraan SS STNK Matel On sangat rendah, sebab penjual hanya bermodalkan STNK tanpa kepemilikan sah yang lengkap.
Meski tampak menguntungkan, membeli kendaraan dengan status seperti ini sama saja dengan menanggung risiko besar.
Pembeli bisa sewaktu-waktu berhadapan dengan pihak leasing yang menagih cicilan yang belum dibayar.
Tidak jarang pula kendaraan berstatus SS STNK Matel On ditarik secara paksa oleh debt collector di jalan raya.
Bahkan, kasus yang lebih serius dapat membawa pemilik baru berurusan dengan aparat kepolisian.
Pasalnya, kendaraan yang berstatus kredit macet masuk dalam ranah hukum perdata maupun pidana apabila terbukti melanggar aturan kepemilikan.
Banyak orang tergiur dengan harga murah tanpa mempertimbangkan konsekuensi panjang dari kepemilikan kendaraan seperti ini.
Beberapa kasus menunjukkan pembeli kehilangan kendaraan tanpa ganti rugi ketika debt collector menemukan barang sitaan tersebut.
Dari sisi hukum, transaksi jual beli kendaraan SS STNK Matel On tergolong tidak sah.
Kepemilikan kendaraan diakui sah jika dilengkapi dengan dokumen lengkap, yakni STNK dan BPKB.
Tanpa BPKB, kepemilikan atas kendaraan secara hukum dianggap cacat.
Selain itu, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa transaksi semacam ini rentan menimbulkan tindak pidana penipuan.
Apabila pembeli merasa dirugikan, jalur hukum tetap bisa ditempuh, tetapi prosesnya panjang dan rumit.
Situasi ini menunjukkan pentingnya literasi hukum dalam jual beli kendaraan bermotor.
Masyarakat diimbau lebih teliti dan tidak mudah tergiur dengan harga murah.
Harga rendah sering kali menjadi jebakan yang menutupi risiko besar di masa depan.
Dalam dunia jual beli kendaraan, prinsip kehati-hatian lebih penting daripada sekadar mencari keuntungan cepat.
Pihak leasing sendiri memiliki prosedur resmi dalam penyelesaian kredit macet, termasuk penarikan unit melalui mekanisme hukum.
Sementara itu, debt collector hanya bertindak sebagai pihak lapangan yang menjalankan penagihan sesuai perjanjian.
Namun, tidak semua debt collector menjalankan tugasnya sesuai aturan, sehingga sering terjadi gesekan dengan masyarakat.
Hal ini semakin memperbesar risiko bagi pembeli kendaraan berstatus SS STNK Matel On.
Bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bekas, sebaiknya memilih unit dengan dokumen lengkap.
Mengecek keabsahan BPKB dan STNK di kantor Samsat adalah langkah awal yang tidak boleh dilewatkan.
Selain itu, membeli dari showroom atau penjual terpercaya juga menjadi bentuk perlindungan diri.
Jika suatu kendaraan ditawarkan hanya dengan STNK dan mengandung istilah “Matel”, sebaiknya pembeli berpikir dua kali.
Karena, di balik harga murah, terdapat ancaman kerugian besar yang bisa muncul kapan saja.
Keamanan hukum dan kenyamanan dalam berkendara seharusnya menjadi prioritas utama dalam membeli kendaraan.
Fenomena SS STNK Matel On memang menunjukkan sisi lain dari dinamika pasar kendaraan bekas di Indonesia.
Namun, risiko yang mengintai jauh lebih besar daripada keuntungan yang ditawarkan.
Dengan memahami arti dan konsekuensinya, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan.
Pada akhirnya, kepemilikan kendaraan bukan hanya soal harga murah, tetapi juga kepastian hukum dan rasa aman.
Membeli kendaraan yang legal, sah, dan bebas masalah akan jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang.***
